Mukhtalaf

Coba bayangkan: suatu ketika kalian ditanya orang tentang hukum kloning, transfusi darah, atau cangkok jantung? Apa jawaban kalian? Kalau kalian mencari jawabannya dalam Al-Qur’an atau hadis, sampai kapan pun kalian tidak akan menemukan hukumnya. Sebab, ini yang perlu kalian ketahui, peristiwa kloning, transfusi darah, dan sejenisnya belum ada pada masa Rasulullah. Lalu, apa solusinya? Apakah ini berarti kloning dan sejenisnya itu ti­dak ada hukumnya? Tentu saja tidak begitu. Ingat, sumber hukum Islam tidak hanya Al-Qur’an dan hadis saja. Setelah Al-Qur’an dan hadis, masih ada ra’yu sebagai sumber hukum. Penggunaan akal untuk menanggapi kasus-kasus baru itulah yang dinamakan ijtihad.

Mengapa ijtihad diperbolehkan dan dalam keadaan tertentu bah­kan diwajibkan? Keberadaan ijtihad dalam Islam merupakan salah satu metode untuk merespons persoalan-persoalan baru yang berkembang wiring perkembangan zaman. Bukankah dalam kehidupan kalian seka­rang ini banyak persoalan baru yang tidak ada hukumnya dalam Al-Qur’an dan hadis? Jika tidak ada ijtihad, yang terjadi adalah kekosongan hukum. Ini tentu saja tidak sesuai dengan tujuan hukum Islam.

Ijtihad telah dilakukan sejak masa Nabi. Beberapa kali, Nabi melaku­kan ijtihad. Namun, Nabi selalu mendapat bimbingan Allah. Bila hasil ijtihadnya salah, Allah segera meluruskannya. Bila hasil ijtihadnya benar, Allah menegaskannya kembali. Setelah Nabi wafat, ijtihad terns dikem­bangkan oleh pare sahabat dan kemudian tabi’in. Demikian seterusnya, ijtihad terus-menerus dikembangkan. Jika pada masa lalu ijtihad telah dilakukan, kebutuhan kita sekarang untuk berijtihad tentu saja semakin besar. Sebab, persoalan yang belum ada hukumnya yang kita hadapi juga semakin banyak.

Apa yang dimaksud ijtihad? Bagaimana sebenarnya kedudukan ijti­had dalam Islam? Siapa saja yang bisa dan berhak menjalani ijtihad? Persoalan apa saja yang dapat dijadikan obyek ijtihad? Untuk mengeta­huinya, kalian dapat mencermati berikut ini.

1.      1.      Ijtihad

Secara etimologis, kata ijtihad berakar dari kata jahada, mengerah­kan segala daya untuk mengerjakan sesuatu. Secara terminologis, ijtihad berarti mencurahkan segala kemampuan untuk mengeluarkan(istinba>t) hukum syar’i dari nas (sumber hukum) syara’ yaitu Al-Qur’an dan sunah Rasul. Mujtahid adalah orang yang berijtihad. Dalam bahasa Arab, ijtihad adalah

بَذْلُ الْجَهْدِ فِى اسْتِنْبَاطِ الْحُكْمِ الشَّرْعِىِّ مِمَّا اعْتَبَرَهُ الشَّارِعُ وَهُوَ كِتَابُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُوْلِهِ

Hukum ijtihad bisa berubah-ubah, tergantung ‘illah-nya. Perhatikan beberapa hukum ijtihad berikut.

1.      Fardu ain jika ada permasalahan hukum yang menimpa diri seorang mujtahid. Dalam hal ini, seorang mujtahid harus menga­malkan hasil ijtihadnya. Hukum fardu ain juga berlaku bagi mujtahid yang ditanya tentang hukum sesuatu yang belum ada hukumnya. Jika mujtahid tidak segera men­jawabnya, dikhawatirkan terjadi kesalahan dalam pelaksanaan hukum tersebut atau habis waktunya untuk mengetahui hu­kum kejadian tersebut.

2.      Fardu kifayah, yaitu ketika permasalahan yang diajukan kepada mujtahid tidak dikha­watirkan akan habis waktunya. Ijtihad juga mempunyai hukum fardu kifayah ketika ada beberapa orang yang sama-sama memenuhi syarat menjadi seorang mujtahid.

3.      Sunah, yaitu berijtihad terhadap permasala­han baru baik ditanya maupun tidak.

4.      Haram, yaitu berijtihad terhadap perma­salahan yang sudah ditetapkan secara qat’i, sehingga hasil ijtihadnya itu bertentangan dengan dalil syara’

5.      2.      Syarat  Menjadi  Mujtahid

Tidak semua orang bisa berijtihad, karena ijtihad merupakan perbu­atan yang sukar dan berat. Hasil ijtihad bisa jadi memengaruhi kehidupan umat secara keseluruhan. Dalam ijtihad ada tanggung jawab besar, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Oleh karena itu, ijtihad mensyaratkan bekal keilmuan, pengetahuan, dan pengalaman.

Berikut beberapa syarat yang harus dimiliki seorang mujtahid.

1.      Memiliki pengetahuan yang luas tentang nas (Al-Qur’an dan hadis Nabi) yang berhubungan dengan masalah hukum.

2.      Menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditetapkan oleh ijmak, supaya hasil ijtihad nya tidak bertentangan dengan ijmak.

3.      Mengetahui seluk-beluk qiyas dan dapat menerapkannya.

4.      Menguasai ilmu logika agar dapat menyimpulan hukum dengan benar dan sanggup mempertanggungjawabkannya.

5.      Menguasai bahasa Arab secara mendalam, karena Al-Qur’an dan hadis tersusun dalam bahasa Arab.

6.      Memiliki pengetahuan mendalam tentang nasi tidak memakai nas yang hukumnya sudah dinaskh.

7.      Mengetahui latar belakang sejarah turunnya ayat (asbabun nuzu>l) dan latar belakang sejarah munculnya hadis (asbabul wuru>d) agar dapat menggali hukum dengan tepat.

8.      Mengetahui sejarah para perawi hadis agar dapat membedakanhadis yang sahih dari yang da’if.

9.      Mengetahui kaidah-kaidah istinbat hukum (ushul fikih), sehingga mampu mengolah dan menganalisis dalil-dalil hukum untuk meng­hasilkan hukum yang benar.

Jika semua persyaratan tersebut ada pada kalian, berarti kalian telah mencapai syarat minimal untuk berijtihad sendiri. Namun, jika kalian belum memiliki semua syarat tersebut, hendaklah menahan diri dari berij­tihad. Sebab hasil ijtihad kalian juga akan menyesatkan orang lain.

Namun demikian, bagi orang yang sudah memiliki semua syarat tersebut, ternyata di kemudian hari hasil ijtihadnya salah, hasilnya tetap dihargai satu pahala. Perhatikan hadis Nabi berikut.

عَنْ بْن عُمَرُو بْن الْعاصّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَا جْتَهَدَ ثٌمَّ اَصَابَ فَلَهُ اَجْرَانِ وَاِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ اَخْطَأَ فَلَهُ اَحِدٌ. (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: Dari Abdullah bin Umar bin ‘Ash ia berkata, “Rasulullah SAW bers­abda: ‘Apabila hakim memutuskan perkara, kemudian ia melakukan ijtihad dan ternyata hasilnya benar, ia memperoleh dua pahala, dan bila hakim me­mutuskan perkara lalu berijtihad dan hasilnya salah, sia memperoleh satu pahala.’”(H.R. Bukhari dan Muslim)

Hadis di atas mendorong orang yang mampu berijtihad untuk tidak takut-takut menggunakan kernampuannya berijtihad. Jika keputusannya salah, ada banyak yang dapat dipelajari dari kesalahan.

1.      3.      Tingkatan Mujtahid

Dalam kajian hukum Islam, para ulama membagi mujtahid menjadi beberapa tingkat, yaitu:

1.      Mujtahid fi asy-syar’i, disebut juga mujtahid mustaqil. Yaitu, mujtahid yang membangun suatu mazhab hukum Islam (fikih) seper­ti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad bin Hambal.

2.      Mujtahid fi al-maz\hab, yaitu mujtahid yang tidak membentuk mazhab sendiri, tetapi mengikuti salah satu imam mazhab. Hasil ijtihad mujtahid fi al-maz\hab terkadang berbeda dengan hasil ijtihad imam mazhab yang diikutinya pada beberapa masalah. Ia berijtihad sendiri tentang masalah itu. Con­toh mujtahid fi al-mazha\b antara lain Abu Yusuf dalam mazhab Hanafi dan al-Muzany dalam mazhab Syafi’i.

3.      Mujtahid fi al-masa>’il, yaitu mujtahid yang berijtihad hanya pada beberapa masalah dan bukan pada masalah-masalah yang umum, seperti al-Thahtawi dalam mazhab Hanafi, al-Gazali dalam mazhab Syafi’i, dan al-Khiraqy dalam mazhab Hambali.

4.      Mujathid muqayyad, yaitu mujtahid yang mengikat diri dengan pendapat ulama salaf dan mengikuti hasil ijtihad mereka. Akan tetapi saja mereka mengetahui dasar dan memahamidala>lah-nya. Inilah yang disebut dengan takhri>j. Mereka mempunyai kesanggupan untuk menentukan mana yang lebih utama dari pendapat yang berbeda-beda dalam suatu mazhab dan dapat membedakan riwayat yang kuat dari yang lemah.

1.      4.      Kedudukan dan Peranan ljtihad: Sumber atau Metode Hukum?          

Terdapat dua kelompok Mama dalam memandang kedudukan ijtihad dalam hukum Islam. Kelompok pertama menyatakan bahwa kedudukan ijtihad adalah sebagai sumber hukum Islam. Kelompok ini berdalil de­ngan hadis Mu’az bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Dalam hadis tersebut, terdapat pertanyaan Rasul tentang cara Mu’az menghukum sesuatu jika tidak dapat menemukan hukumnya dalam Al-Qur’an dan hadis Rasul. Mu’az menjawab bahwa ia akan berijtihad. Jawaban ini dibenarkan oleh Rasulullah.

Kelompok kedua berpendapat bahwa ijtihad bukan merupakan sum­ber hukum Islam, melainkan metode menetapkan hukum Islam. Dalil yang diajukan kelompok ini lama dengan kelompok pertama. Hanya saja kelompok ini memahami bahwa hadis Mu’az mengisyaratkan bahwa Al-Qur’an dan hadis adalah sumber utama hukum Islam. Jika hukum tidak terdapat pada kedua sumber tersebut, barulah berijtihad dengan tetap merujuk kepada keduanya. Kelompok ini memandang bahwa mujtahidadalah pengungkap hukum (kasyif al-hukm) yang bersumber kepada nas Al-Qur’an dan hadis. Maka, hasil ijtihad bersifat rela­tif, bisa benar bisa salah. Hasil ijtihad tidak seperti hukum yang ditetapkan oleh Al-Qur’an dan hadis yang bersifat mutlak.

Kelompok kedua adalah mayoritas ulama yang terdiri dari kalangan Asy’ariyah, Hanafiyah, dan Syiah.Mereka berpendapat bahwa ijtihad tidak lain hanya berfungsi pengungkap hukum dari hukum yang tidak diungkap secara jelas dalam Al-Qur’an dan hadis. Di samping itu, hasil ijtihad bersifat relatif, sehingga tidak mungkin menjadikan sesuatu yang relatif sebagai sumber hu­kum. Dengan demikian, pendapat kedua inilah yang lebih kuat.

Ijtihad berperan menetapkan hukum dari nas yang masih mengandung dugaan (zan). Contohnya, mernbasuh kepala dalam wudu, hukum bersentuhan kulit antara dua orang berwudu yang bukan mahrarn, masalah keberadaan wall dalam pernikahan, dan hukum membaca qunut dalam salat Subuh. Atau pada masalah yang hukumnya tidak ada dalam nas, seperti hukum KB, bayi tabung, operasi plastik, alat kontrasepsi, bedah mayat, menggu­gurkan kandungan, dan sebagainya. Semua itu adalah masalah yang belum tegas hukumnya. Pada masalah-masalah seperti ini­lah ijtihad diperlukan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa obyek ijtihad itu ada dua macam, yaitu sesuatu yang ada nasnya tapi masih zan dan sesuatu yang hukumnya tidak ada dalam nas.

Syarat Mujtahid

Mujtahid hendaknya sekurang-kurangnya memiliki tiga syarat:

Memiliki pengetahuan sebagai berikut:

1.      Pertama: Memiliki pengetahuan tentang Al Qur’an; Memiliki pengetahuan tentang Sunnah; Memiliki pengetahuan tentang masalah Ijma’ sebelumnya.

2.      Mmemiliki pengetahuan tentang ushul fikih.

3.      Menguasai ilmu bahasa.

Selain itu, al-Syatibi menambahkan syarat selain yang disebut di atas, yaitu memiliki pengetahuan tentang maqasid al-Syariah (tujuan syariat). Oleh karena itu seorang mujtahid dituntut untuk memahami maqasid al-Syariah. Menurut Syatibi, seseorang tidak dapat mencapai tingkatan mujtahid kecuali menguasai dua hal: pertama, ia harus mampu memahami maqasid al-syariah secara sempurna, kedua ia harus memiliki kemampuan menarik kandungan hukum berdasarkan pengetahuan dan pemahamannya atas maqasid al-Syariah.[14]

1.      A.    Sumber-sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf

1.      1.      ISTIHSAN

Istihsan adalah salah satu cara atau sumber dalam mengambil hukum Islam. Berbeda dengan Al-Quran, Hadits, Ijma’ dan Qiyas yang kedudukannya sudah disepakati oleh para ulama sebagai sumber hukum Islam, istihsan adalah salah satu metodologi yang digunakan hanya oleh sebagian ulama saja, tidak semuanya.

Al-Imam Asy-Syafi’i dalam mazhabnya termasuk kalangan ulama yang tidak menerima istihsan dalam merujuk sumber-sumber syariah Islam. Sebaliknya, Al-Imam Abu Hanifah justru menggunakannya. samping madzhab Hanafi, termasuk sebagian madzhab Maliki danmadzhab Hambali.

1.      Pengertian Istihsan

Menurut bahasa, istihsan berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut ulama ushul fiqh, ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan kepada hukum yang lainnya, pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar dalil syara’.

Jadi singkatnya, istihsan adalah tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syara’ yang mengharuskan untuk meninggalkannya.

Misal yang paling sering dikemukakan adalah peristiwa ditinggalkannya hukum potong tangan bagi pencuri di zaman khalifah Umar bin Al-Khattab ra. Padahal seharusnya pencuri harus dipotong tangannya. Itu adalah suatu hukum asal. Namun kemudian hukum ini ditinggalkan kepada hukum lainnya, berupa tidak memotong tangan pencuri. Ini adalah hukum berikutnya, dengan suatu dalil tertentu yang menguatkannya.

Mula-mula peristiwa atau kejadian itu telah ditetapkan hukumnya berdasar nash, yaitu pencuri harus dipotong tangannya. Kemudian ditemukan nash yang lain yang mengharuskan untuk meninggalkan hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan itu, pindah kepada hukum lain. Dalam hal ini, sekalipun dalil pertama dianggap kuat, tetapi kepentingan menghendaki perpindahan hukum itu.

1.      Khilaf Tentang Dasar Hukum Istihsan

Yang menentang istihsan dan tidak menjadikannya sebagai dasar hujjah ialah Al-Imam As-Syafi’i dan mazhabnya. Menurut mereka adalah menetapkan hukum hanya berdasarkan keinginan hawa nafsu.

Imam Syafi’i berkata, “Siapa yang berhujjah dengan istihsan berarti ia telah menetapkan sendiri hukum syara’ berdasarkan keinginan hawa nafsunya, sedang yang berhak menetapkan hukum syara’ hanyalah Allah SWT.” Dalam buku Risalah Ushuliyah karangan beliau, dinyatakan, “Perumpamaan orang yang melakukan istihsan adalah seperti orang yang melakukan shalat yang menghadap ke suatu arah yang menurut istihsan bahwa arah itu adalah arah Ka’bah, tanpa ada dalil yang diciptakan pembuat syara’ untuk menentukan arah Ka’bah itu.”

Namun kalau diteliti lebih dalam, ternyata pengertian istihsan menurut pendapat Madzhab Hanafi berbeda dari istihsan menurut pendapat Madzhab Syafi’i.

Menurut Madzhab Hanafi istihsan itu semacam qiyas, dilakukan karena ada suatu kepentingan, bukan berdasarkan hawa nafsu, sedang menurut Madzhab Syafi’i, istihsan itu timbul karena rasa kurang enak, kemudian pindah kepada rasa yang lebih enak.

Maka seandainya istihsan itu diperbincangkan dengan baik, kemudian ditetapkan pengertian yang disepakati, tentulah perbedaan pendapat itu dapat dikurangi. Karena itu asy-Syathibi dalam kitabnya Al-Muwâfaqât menyatakan, “orang yang menetapkan hukum berdasarkan istihsan tidak boleh berdasarkan rasa dan keinginannyya semata, akan tetapi haruslah berdasarkan hal-hal yang diketahui bahwa hukum itu sesuai dengan tujuan Allah SWT menciptakan syara’ dan sesuai pula dengan kaidah-kaidah syara’ yang umum.”

Contoh Istihsan

Menurut madzhab Abu Hanifah, bila seorang mewaqafkan sebidang tanah pertanian, maka dengan menggunakan istihsan, yang termasuk diwaqafkan adalah hak pengairan, hak membuat saluran air di atas tanah itu dan sebagainya. Sebab kalau menurut qiyas (jali), hak-hak tersebut tidak mungkin diperoleh, karena tidak boleh mengqiyaskan waqaf itu dengan jual beli.

Pada jual beli yang penting ialah pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Bila waqaf diqiyaskan kepada jual beli, berarti yang penting ialah hak milik itu.

Sedang menurut istihsan hak tersebut diperoleh dengan mengqiyaskan waqaf itu kepada sewa-menyewa. Pada sewa-menyewa yang penting ialah pemindahan hak memperoleh manfaat dari pemilik barang kepada penyewa barang.

Demikian pula halnya dengan waqaf. Yang penting pada waqaf ialah agar barang yang diwaqafkan itu dapat dimanfaatkan. Sebidang sawah hanya dapat dimanfaatkan jika memperoleh pengairan yang baik. Jika waqaf itu diqiyaskan kepada jual beli (qiyas jali), maka tujuan waqaf tidak akan tercapai, karena pada jual beli yang diutamakan pemindahan hak milik. Karena itu perlu dicari asalnya yang lain, yaitu sewa-menyewa.

Kedua peristiwa ini ada persamaan ‘illat-nya yaitu mengutamakan manfaat barang atau harta, tetapiqiyasnya adalah qiyas khafi. Karena ada suatu kepentingan, yaitu tercapainya tujuan waqaf, maka dilakukanlah perpindahan dari qiyas jali kepada qiyas khafi, yang disebut istihsan.

Contoh Lain

Menurut Madzhab Hanafi, sisa minuman burung buas, seperti elang, burung gagak dan sebagainya adalah suci dan halal diminum. Hal ini ditetapkan dengan istihsan.

Padahal seharusnya kalau menurut qiyas (jali), sisa minuman binatang buas, seperti anjing dan burung-burung buas adalah haram diminum karena sisa minuman yang telah bercampur dengan air liur binatang itu diqiyaskan kepada dagingnya. Binatang buas itu langsung minum dengan mulutnya, sehingga air liurnya masuk ke tempat minumnya.

Sedangkan menurut qiyas khafi, burung buas itu berbeda mulutnya dengan mulut binatang huas. Mulut binatang buas terdiri dari daging yang haram dimakan, sedang mulut burung buas merupakan paruh yang terdiri atas tulang atau zat tanduk dan tulang atau zat tanduk bukan merupakan najis. Karena itu sisa minum burung buas itu tidak bertemu dengan dagingnya yang haram dimakan, sebab di antara oleh paruhnya, demikian pula air liurnya.

Dalam hal ini keadaan yang tertentu yang ada pada burung buas yang membedakannya dengan binatang buas. Berdasar keadaan inilah ditetapkan perpindahan dari qiyas jali kepada qiyas khafi, yang disebut istihsan.

          

Istihsan artinya menganggap sesuatu lebih baik, mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik un­tuk diikuti.

Menurut istilah syara’, sebagaimana yang didefinisikan oleh Abdul Wahhab Khallaf, istihsan ialah, “berpindahnya seorang mujtahid dari qiyas jali (jelas) kepada qiyas khafi (samar) atau dari hukum kulli(umum) kepada hukum pengecualian dikarenakan adanya dalil yang membenar­kannya.

Dari definsi di atas, untuk membentuk istihsan dapat ditempuh me­lalui tiga cara.

1.      Beralih dari semua yang dituntut oleh qiyas jali kepada yang dikehen­daki oleh qiyas khafi. Dalam hal ini, mujtahid tidak menggunakan qiyas jali untuk rnenetapkan hukum, tetapi mengunakan qiyas khafi. Pengalihan ini dilakukan karena menurut perhitungan, cara inilah yang paling tepat. Contohnya, hukum air yang dijilat burung buas (seperti elang dan gagak). Nas syara’ tidak menyebutkan hukumnya. Bila memakai qiyas jali, air bekas jilatan burung buas hukumnya tidak bersih, karena diqiyaskan dengan daging binatang buas. Qiyas jali ini dilakukan karena persaman‘illah, yaitu dagingnya sama-sama haram untuk dimakan dan air liurnya pun dianggap tidak suci. Dengan demikian, air jilatan burung buas di­anggap tidak suci. Jika mengggunakan qiyas khafi, hukum air bekas jilatan burung buas itu suci. Dalam hal ini, karena burung buas tidak diqi­yaskan kepada binatang buas, tapi diqiyaskan kepada burung biasa. Air yang diminum oleh burung biasa hukumnya suci, karena burung itu mi­nurn dengan paruhnya sehingga air tidak bersentuhan dengan air liur melekat di lidahnya. Keadaan seperti ini juga berlaku pada burung buas. Meskipun dagingnya haram dimakan, namun daging burung buas hanya menyatu dalam air liurnya yang tidak bersentuhan dengan air ke­tika minurn. Burung minum dengan paruhnya, sedangkan paruh itu suci. Oleh karena itu air yang dijilatnya juga suci. Cara seperti ini disebut de­ngan istihsan qiyas.

2.      Beralih dari nas yang umum kepada hukum yang bersifat khusus. Artinya bahwa nas yang bersifat umum dalam keadaan tertentu hukum­nya tidak dapat diterapkan karena adanya sebab tertentu. Oleh karena itu, dalam hal ini berlaku dalil yang khusus. Contohnya, penerapan sanksi hukum terhadap pencuri. Menurut ketentuan umum, Al-Qur’an menghu­kuminya dengan potong tangan sesuai dengan Surah al-Ma’idah [5]: 38. Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang pencuri tangannya harus dipo­tong. Namun bila pencurian itu dilakukan pada masa peceklik atau karena kelaparan, hukum potong tangan tersebut tidak berlaku sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Cara ini disebut istihsan Hass.

3.      Beralih dari tuntutan hukum kulli kepada tuntutan hukum penge­cualian karena adanya maslahat. Ini dapat ditempuh melalui tiga jalan.

1)      Meninggalkan dalil yang biasa digunakan untuk beramal dengan ‘urf (adat ke­biasaan). Contohnya, ucapan yang berlaku pada sumpah. Misalnya kalian bersumpah tidak akan makan daging. Di kemudian hari kalian ternyata makan ikan. Dengan istihsan kalian tidak dinyatakan melang­gar sumpah, meskipun, ikan dalam Al-Qur’an termasuk daging. Alasannya, ‘urf (kebiasaan) yang berlaku dalam ucapan sehari-hari tidak memasukkan ikan dalam kategori daging.

2)      Meninggalkan dalil yang biasa digunakan dan beramal dengan cara lain karena ada faktor kemaslahatan. Contohnya, tanggung jawab mitra dari tukang yang memperbaiki barang, bila barang yang diperbaikinya itu rusak di tangannya. Ber­dasarkan qiyas, ia tidak wajib mengganti­nya karena kerusakan itu terjadi ketika ia membantu bekerja. Namun berdasarkan pendekatan istihsan, ia wajib mengganti­nya demi terwujudnya kemaslahatan, yaitu memelihara dan menjamin harta orang lain.

3)      Meninggalkan dalil yang biasa dilaku­kan untuk menghindarkan kesulitan dan memberikan kernudahan kepada umat. Umpamanya, adanya kelebihan atau kekurangan sedikit dalam menukar atau menimbang sesuatu dalam ukuran yang banyak. Dalam menakar apapun, sebenar­nya tidak dibenarkan adanya kekurangan atau kelebihan. Semunya harus pas. Na­mun, ketika sesuatu yang ditimbang ber­jumlah besar, ada kekurangan atau kelebi­han sedikit tentu dimaafkan. Kebolehan ini didasarkan pada pendekatan istihsan.

Para ulama yang mengunakan istihsan sebagai metode ijtihad ialah kebanyakan ulama Hanafiah. Dalil mereka atas kehujahan istihsan adalah bahwa mereka hanyalah berdalil dengan qiyas khafi yang menang atas qiyas jali, atau berhujah dengan maslahah mursalah (kepentingan umum), atau pengecualian hukum kulli. Menurut mereka, semua itu adalah istidlal (berdallil) yang dibenarkan

1.      2.      Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah terdiri atas dua kata, yaitu  مَصْلَحَةٌdanمُرْسَلَةٌ  Secara harfiah, maslahah artinya kebaikan, kemanfaatan, keuntungan, atau terlepas dari kerusakan. Sedangkan kata mursalah artinya terlepas dan terbebas, yaitu terlepas dan terbebas dari keterangan yang menun­jukkan boleh atau tidaknya sesuatu dilakukan.

Menurut istilah syara’, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam al-Gazali dalam Kitab al-Musytasfa,maslahah mursalah adalah

مَالَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلاَنِ وَلاَبِاْلإِعْتِبَارِ نَضٌّ مُعَتِينٌ

Artinya: Sesuatu yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nas yang membatalkannya dan tidak ada pula yang menetapkannya.

Jadi, maslahah mursalah adalah sesuatu yang tidak ada nas hukum­nya dalam Al-Qur’an ataupun hadis.Maslahah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal, dengan pertimbangan dapat mewujudkan keba­ikan (maslahah) dan menghindari keburukan (mafsadat). Sesuatu yang baik menurut akal sehat pada hakikatnya tidak bertentangan dengan tujuan syara’ secara umum. Dengan demikian, prinsip umum maslahah mursalah adalah menarik manfaat dan menghindari kerusakan bagi kehidupan.Maslahah mursalah sering disebut juga istislah.

Jumhur ulama sepakat bahwa maslahah mursalah bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Maslahah mursalah tidak terlepas dari petunjuk syara’. Oleh karena itu, jika ada sesuatu yang mendatangkan manfaat menurut tinjauan akal tetapi bertentangan dengan prinsip nash, nash harus didahu­lukan. Ketika itu pula maslahah mursalah tidak dapat digunakan.

Imam Malik dan pengikutnya adalah kelompok yang secara jelas menggunakan maslahah mursalahsebagai salah satu metode ijtihadnya. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tidak memakainya se­bagai metode ijtihad.

Kelompok yang menggunakan maslahah mursalah sebagai metode ijtihad tidak begitu saja menerimanya, kecuali maslahah itu memenuhi syarat yang cukup ketat. Syarat yang umum adalah ketika suatu kasus tidak ditemukan hukumnya dalam nash yang sariih (jelas). Selain itu ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut.

1.      Maslahah itu bersifat riil (hakiki) dan umum, bukan maslahah yang bersifat perorangan atau bersifat zan. Ia juga harus dapat diterima akal sehat dengan dugaan kuat bahwa maslahah itu benar-benar mendatangkan manfaat secara utuh dan menyeluruh. Maslahah ini juga harus se­jalan dengan tujuan syara’ dan tidak berbenturan dengan prinsip dalil syara’ yang telah ada, seperti nas dan ijmak. Contohnya, yang berhak secara resmi menjatuhkan talak hanyalah hakim.

2.      Maslahah mursalah digunakan dalam keadaan mendesak. Jika maslahah tidak digunakan, umat akan berada dalam kesempitan dan kesulitan. Dengan dernikian maslahah mursalah harus digunakan demi menghindarkan umat dari kesulitan. Contohnya, mencetak mata uang, memungut pajak, dan membangun penjara untuk menahan orang-orang terkena kasus pidana.

Kehujahan Maslahah Mursalah

Sebagian besar ulama mengakui maslahah mursalah sebagai metode ijtihad. Kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nas, qiyas, dan ijmak hukumnya diserahkan kepada maslahah mursalah.Pembentukan hukum berdasarkan maslahah mursalah ini tidak akan terhenti. Ia akan terns menerus dibutuhkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal berikut.

1.      Masalah umat itu selalu baru dan tidak ada habisnya, se­dangkan hukumnya tidak ada dalam nas (Al-Qur’an dan hadis). Jika asas maslahah tidak digunakan, akan terjadi kekosongan hukum. Hal ini berarti bertentangan dengan tujuan pembentukan hukum.  

2.      Sejarah telah membuktikan bahwa para sahabat, tabi’in, dan para mujtahid membentuk hukum berdasarkan per­timbangan maslahah mursalah. Umparnanya, Abu Bakar telah menghimpun lembaran berberaian yang di dalamnya          lain tanpa hal tertulis ayat-ayat Al-Qur’an dan memerangi orang yang enggan membayar zakat. Umar menghukumi talak tiga dengan satu kali ucapan. Umar tidak memberikan zakat          Demikian hal kepada orang yang baru masuk Islam. Umar menetapkan undang-undang pajak, pembukuan administrasi, memba­ngun penjara, dan menghentikan pelaksanaan hokum pidana kepada pencuri di tahun paceklik. Usman telah menyatukan umat Islam dalam satu mushaf, menetapkan jatah harta waris kepada istri yang ditalak karena sang suami menghindari pembagian warisan kepadanya. Ali telah memerangi para pengkhianat dari kalangan Syiah Rafidah.

1.      Istishab

Dilihat dari segi bahasa, kata istishab artinya “selalu menyertai”. Sedangkan secara istilah, sebagaimana yang dikernukakan oleh Imam as-Syaukani dalam kitabnya lrsyad al-Fukhbl, adalah

اِنَّ مَاثَبَتَ فِى الزَمَانِ الْمَاضِى فَالاَصْلُ بَقَاءُهُ فِى الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبَلِ

Artinya: Apa yang pemah berlaku secara tetap pada masa lalu pada prinsipnya berlaku pada masa selanjutnya.

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa kata kunci yang dipakai ialah masa lalu dan masa yang akan datang. Artinya, sesuatu yang diberlakukan pada masa kini adalah sama secara hukum dengan yang diberlakukan pada masa lalu. Contohnya, kalian mempunyai harta ini. yang sah. Hak milik kalian tersebut akan menjadi hak kalian selama-lamanya sampai ada keadaan yang mengubahnya, seperti untuk membeli kebutuhan atau menghadiahkannya kepada orang lain.

Dilihat dari sifatnya, keadaan hukum sesuatu itu tidak lepas dari dua keadaan, yaitu kosong hukum(nafi) dan tetap hukum (subuut). Ketika suatu keadaan kosong hukum berjalan, ia akan tetap kosong selarnanya sampai ada keadaan yang mengubahnya. Contohnya, pada masa lalu ti dak pernah ada hukum yang menyatakan bahwa puasa pada bulan Syawal wajib hukumnya, karena memang tidak ada dalil yang mewajibkannya Tidak adanya hukum wajib berpuasa pada bulan Syawal itu berlaku sam­pai sekarang, karena dalil syara’ yang mewajibkannya memang tidak akan ada.

Ketika keadaan hukum sesuatu itu telah tetap, yaitu keadaan pernah ada hukum di dalamnya maka hukum yang sudah ­tetap pada sesuatu itu berlaku sampai masa kini dan yang akan datang sebe­lum ada keadaan (dalil) yang mengubahnya. Contohnya, seseorang yang me­miliki wudu pada salat Zuhur,kemudian datang waktu Asar, Wudu pada waktu salat Zuhur dapat diguna­kan untuk melakukar salat Asar sebelum adanya keadaan yang mengubahnya, seperti kentut yang keluar dari dubur.

1.      Pembagian Istishab

1)      Bara’ah asliyyah, yaitu bahwa pada dasarnya suatu hukum itu tidak ada sampai ada dalil yang mengubahnya (menyebutkan ketentuannya). Dalam hal ini berlaku kaidah  الاَصْلُ الْعَدَمُ(pada asalnya hukum sesuatu itu tidak ada). Contoh, bebasnya seseorang dari dakwaan bersalah sebe­lum ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan secara meyakinkan bahwa ia bersalah.

2)      lstishab as-sifah, yaitu mengukuhkan berlakunya suatu sifat, dan sifat itu berlaku pada suatu ketentuan hukum sampai sifat itu mengalami perubahan yang mengakibatkan hukum berubah. Contohnya, sifat tang­gung jawab untuk melunasi utang bagi orang yang berutang kepada seseorang. Sesungguhnya beban untuk membayar utang itu akan tetap ada pada diri orang yang berutang sampai ia melunasinya atau orang yang diutangi menyatakan bebas (lunas) kepadanya.

3)      Istishab al-hukm, yaitu mengukuhkan pemberlakuan suatu hukum boleh (mubah) atau larangan (haram). Hukum boleh pada sesuatu terus berlangsung sampai ada dalil yang mengharamkannya. Bisa jugs hukum sesuatu itu haram sampai ada sesuatu yang membolehkannya. Maka Dalam hal ini berlaku kaidah berikut.

4)      اَلاَصْلُ فِ الإِبَا حَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى تَحْرِ يْمِهَا

Artinya: Hukum sesuatu pada asalnya adalah boleh sehingga ada dalil yang mengharamkannya.

Berdasarkan kaidah ini, sesuatu yang ada di islam ini boleh dimakan atau digunakan sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Misalnya, makanan. Allah membolehkan kita memakan binatang yang ada di islam ini, kecuali binatang yang diharamkan oleh Allah.

5)      Istishab syara’ atau akal, yaitu keberadaan hukum pada sesuatu ditetapkan berdasarkan akal atau syara’. Contohnya, kewajiban mem­bayar utang akan tetap berlaku sebelum utang itu dilunasi.

1.      4.          ‘Urf

Dilihat dari segi bahasa, kata ‘urf berarti sesuatu yang dikenal. Kata lain yang sepadan dengannya adalah adat. Menurut istilah syara’, sebagaimana dikemukakan oleh Abu Zahra, ‘urf adalah

مَااعْتَدَاهُ النَّا سُ مِنْ مُعَامَلاَتٍ وَاسْتَقَامَتْ عَلَيْهِمْ أُمُوْرُهُمْ

Artinya: Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam per­gaulannya dan sudah mantap dan melekat dalam urusan-urusan mereka.

1.      a.      Macam-macam ‘Urf

Dilihat dari segi sumbernya, ‘urf dapat digolongkan menjadi dua macam.

1)      ‘Urf Qauly, yaitu kebiasaan yang berlaku berupa kata-kata atau ucapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kata “lahm” dalam bahasa Arab artinya adalah daging. Pengertian daging bisa mencakup semua daging, termasuk daging ikan, sapi, kambing, dan sebagainya. Namun dalam adat kebiasaan sehari-hari, kata daging tidak berlaku untuk ikan. Oleh karena itu, jika ada orang bersumpah, “Demi Allah, saya tidak akan makan daging.” tapi kemudian ia makan ikan maka menurut adat ia tidak melanggar sumpah

2)      ‘Urf My, yaitu kebiasaan yang berlaku berupa perbuatan. Umpaman­ya, kebiasaan dalam jual beli barang-barang yang kurang bernilai. Transakasi antara penjual dan pembeli hanya cukup dengan pem­beli menerima barang dan penjual menerima uang tanpa ada ucapan transaksi (akad). Kebiasaan mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi juga tidak bisa dianggap pencurian.

       Dilihat dari ruang lingkup penggunaannya, ‘urf juga dibagi menjadi dua macam.

1)      ‘Urf Umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana saja hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Contohnya, menganggukkan kepala pertanda setuju dan menggelengkan kepala pertanda menolak. Jika ada orang melakukan kebalikan dari itu, orang itu dianggap aneh dan ganjil. Contoh lain, mengibarkan bendera setengah tiang menandakan duka cita untuk kematian orang yang dianggap terhormat.

2)      ‘Urf Khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku di sem­barang waktu dan tempat. Umpamanya adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matriliniel) di Minangkabau atau melalui bapak (patrilineal) di kalangan suku Batak. Bagi masyara’at umum, penggunaan kata budak dianggap menghina, karena kata itu berarti hamba sahaya. Tapi bagi masyara’at tertentu, kata budak biasa digunakan untuk memanggil anak-anak.

 Dilihat dari baik dan buruknya, ‘urf digolongkan lagi menjadi dua macam.

1)      ‘Urf Saffih, yaitu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya, mem­beri hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat pada waktu-waktu tertentu, mengadakan acara halal bi halal (silaturahmi) pada hari Raya, memberi hadiah sebagai penghargaan atas prestasi, dan se­bagainya.

2)      ‘Urf Fasid, yaitu adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Contohnya, ber­judi untuk merayakan peristiwa perkawinan atau meminum minuman keras pada hari ulang tahun.

1.      Kedudukan `Urf  dalam  Penetapan Hukum

Para ulama menggunakan ‘urf untuk menetapkan hukum dengan syarat sebagai berikut.

1)      Adat atau ‘urf  itu mengandung maslahat dan dapat diterima akal sehat. Contohnya, ada suatu kebiasaan istri yang ditinggal mati oleh suaminya tidak kawin lagi untuk seterusnya, meskipun ia ma­sih muda. Mungkin ini dinilai baik oleh suatu adat daerah tertentu namum ini tidak bisa diterima oleh akal sehat.

2)      Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara’. Contohnya, menga­dakan acara syukuran tujuh bulan dari kehamilan seorang ibu tidak­lah bertentangan dengan dalil syara’.

3)      Para ulama membagi taqlid menjadi beberapa jenis.

a)      Taqlid yang terpuji (al-mahmudah), yaitu taqlid yang dilakukan orang awam dalam masalah fikih kepada mujtahid. Hal ini dapat maklumi, sebab tidak sernua orang bisa berijtihad.

b)      Taqlid tercela (al-mazmumah). Taqlid ini hukumnya haram. Taqlid terbagi menjadi tiga.

c)      Taqlid kepada pendapat para orang tua dan pemimpin tar membahas sama sekali pendapat tersebut. Taqlid seperti  biasanya terjadi dalam persoalan akidah.

d)     Taqlid yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain padai–7 sebenarnya ia mampu untuk berijtihad sendiri.

a)      Taqlid kepada suatu pendapat yang diketahui pendapat itu be– tentangan dengan dalil yang sudah qati. Contohnya, mengk– pendapat dukun yang jelas bertentangan dengan hukum Allah,

Adat yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima secara baik oleh umat. Adat diterima karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai adat berarti tidak menerima kemaslahatan. Sedangkan semua ulama telah sepakat mengenai keharusan untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun itu tidak ada nasnya.

1.      5.      Menutup Jalan Kemungkaran (Saddu ai-Zariah )           

Dilihat dari segi bahasa, kata  سَدُّالذِّرِيْعَةِterdiri atas dua kata, yaitu kata  الذَّرِيْعَةُyang artinya menutup dan kata   الذَّرِيْعَةُyang berarti jalan. Jadi, saddu al-dzari’ah, artinya menutup jalan. Akal akan berkata kalau jalan itu ditutup, semua arch yang menuju ke jalan itu tidak boleh dilalui.

Menurut istilah syara’, sebagaimana dikemukakan oleh Imam asy-Syaukani, saddu al-zarl”ah adalah “Sesuatu yang secara lahiriah hukumnya boleh, namun hal itu akan menuju kepada hal-hal yang di­larang”. Dari definisi tersebut, diperoleh gambaran secara jelas bahwa saddu al-dzari’ah merupakan usaha mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah (boleh). Dengan demikian, metode ini bersifat preventif atau usaha pencegahan. Artinya, segala sesuatu yang mubah tetapi akan menuju pada perbuatan yang haram, hukumnya menjadi haram. Bukankah selain mewujudkan masla­hat, tujuan hukum Islam adalah mencegah mafsadat?

Di antara kasus hukum yang ditetapkan berdasarkan metode ini adalah kasus pemberian hadiah kepada hakim. Seorang hakim haram menerima hadiah dari pihak yang berperkara sebelum perkara itu diputuskan. Sebab pengharaman ini adalah kekhawatiran akan adanya ketidakadilan hakim dalam memutuskan perkara yang sedang ditanganinya. Padahal, pada dasarnya menerima pemberian dari orang lain hukumnya boleh. Tapi kasus di atas mesti memakai pendekatan saddu al-zari>’ah, sehingga hukumnya menjadi haram.

Para ahli ushul fikih membagi saddu al-dzari’ah menjadi empat kategori.

1.      Z\ari’ah yang sudah pasti akan membawa kerusakan (mafsadat). Contohnya menggali sumur di jalan umum yang gelap.

2.      Dzari’ah yang jarang membawa mafsadat, seperti membuat pisau. Meski­pun ada kemungkinan digunakan untuk membunuh, tapi hal ini terma­suk jarang. Oleh karena itu, membuat pisau tidak dilarang alias boleh.

3.      Dzari’ah yang berdasarkan dugaan yang kuat akan membawa kepada mafsadat, seperti menjual anggur kepada orang atau perusahaan Yang memproduksi minuman keras. Menjual pisau kepada orang yang diduga kuat akan menggunakannya untuk membunuh. Dugaan yang pasti ini membawa konsekuensi keharaman.

4.      Dzari’ahyang sering kali membawa mafsadat, namun kekhawatiran itu tidak sampai kepada dugaan yang kuat. Ia hanya didasari oleh dugaan biasa. Contohnya, transaksi jual bell secara kredit. Transaksi seperti ini diduga akan membawa mafsadat terutama bagi para pem­beli (pengutang). Mengenai dzari’ah ini, para ahli ushul fikih berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa perbuatan itu dilarang dan ada pula yang berpendapat sebaliknya, yaitu diperbolehkan.

Terlepas dari permasalahan dzari’ahyang dilarang dan dibolehkan, prinsip, adalah bahwadzari’ahdigunakan untuk mernelihara tujuan syariat hukum, yaitu menarik kernaslahatan dan menolak kerusakan. Memelihara maslahat dalam berbagai peringkatnya termasuk tujuan disyariatkannya Islam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa metode sadduzdzari’ahberhubungan erat dengan tujuan ditetapkannya hukum Islam. Metode ini dikembangkan oleh Imam al-Syatibi dari kalangan Malikiyah.

1.      6.      Mazhab Sahabat        

Setelah Nabi wafat, tampillah sahabat untuk memberikan fatwa kepada umat Islam. Sahabat adalah orang-orang yang bergaul dengan Rasul dan mengerti secara mendalarn isi Al-Qur’an. Mereka menghasilkan fatwa-fatwa untuk pelbagai macam peristiwa. Fatwa-fatwa para sahabat itu telah mendapat perhatian dari para tabi’in. Oleh karena itu, kedudukan fatwa sahabat dalam hukum Islam sangat tinggi. Menurut beberapa ulama, fatwa sahabat termasuk di antara sumber pembentukan hukum yang hampir bisa disamakan dengan nas. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus memperhatikan fatwa sahabat sebelum menggunakan qiyas. Kumpulan fatwa sahabat inilah yang disebut mazhab sahabat. Contohnya, para sahabat telah sepakat bahwa bagian waris untuk nenek adalah seperenam. Kesepakatan ini harus kita ikuti dan sampai sekarang kesepakatan itu tidak diperselisihkan. Yang menjadi perselisihan ialah ucapan sahabat yang belum ada kata sepakat dari sahabat lainnya. Menurut Imam Abu Hanifah, ia tidak dapat dijadikan hujah. Begitu juga pendapat Imam Syafi’i. Ia memperkenankan untuk menentang pendapat mereka secara keseluruhan. Sebab, pendapat mereka itu sifatnya ijtihad perorangan dari orang-orang yang tidak ma’’su>m (terbebas dari dosa dan kesalahan). Hal ini di­lakukan sebagaimana sahabat boleh menentang pendapat sahabat yang lain. Mujtahid yang datang sesudah generasi sahabat juga bisa menentang pendapat sahabat.

1.      7.      Syar’u man qablana

Syar’u man qablana atau syariat umat sebelum kita adalah syariat Allah yang diturunkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad. Baik sya­riat para rasul sebelum Nabi Muhammad maupun syariat Nabi Muhammad sendiri disebut dengan syariat samawiyah, yaitu syariat yang diturunkan oleh Allah untuk manusia perhatikan  !!!

Terjemahan: Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah belch di dalamnya. Sangat berat bagi orang­orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya). (Q.S. asy-Syura- [42]: 13)

Kedudukan Syariat Umat sebelum Kita

Syariat umat sebelum kita menjadi syariat kita juga. Ini terjadi jika Al-Qur’an dan sunah menegaskan bahwa syariat tersebut diwajibkan baik untuk mereka (orang yang sebelum kita) maupun untuk kita. Contohnya, puasa dan kisas. Namun, seandainya Al-Qur’an dan sunah Nabi menegaskan bahwasyariat orang sebelum kita itu telah di-naskh (dihapus), tidak ada lagi kewajiban bagi kita untuk mengikutinya, karena ia bukanlah syariat kita. Umpamanya, syariat Nabi Musa bahwa orang yang berdosa tidak dapat menebus dosanya, kecuali ia harus membunuh dirinya sendiri. Pakaian yang terkena najis tidak bisa disucikan, kecuali dengan memotong bagian yang terkena najis. Syariat ini tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad. Contoh lain, Allah menghararnkan bagi orang Yahudisetiap binatang yang berkuku, seperti sapi dan dom­ba. Syariat ini tidak berlaku bagi umat Muhammad. Sapi dan domba termasuk binatang yang dagingnya halal kita makan.

Menurut Abu Zahra, setidaknya ada tiga keten­tuan yang harus diperhatikan dalam melihat syariat orang sebelum kita.

1.      Syariat orang sebelum kita itu harus diceritakan dengan bersandarkan kepada sumber-sumber yang menjadi pedoman ajaran Islam.

2.      Apabila syariat umat sebelum kita telah di­nasakh, ia tidak boleh lagi diamalkan. Artinya, syariat itu memang khusus untuk mereka.

3.      Disyariatkannya hukum itu berlaku untuk mere­ka (umat sebelum kita) dan juga untuk kita jika didasari oleh nas Islam, bukan cerita orang­-orang terdahulu. Misalnya, kewajiban berpuasa. Kewajiban puasa yang merupakan syariat umat sebelum kita tersebut ditegaskan kembali dalam Al-Qur’an.

1.      8.      Dalalatul Iqtiran

1.      Pengertian Dalalatul Iqtiran

Dalalatul Iqtiran Secara bahasa berarti dalil yang bersama-sama (berbarengan), secara istilah adalah dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu sama hukumnya dengan sesuatu yang disebut bersama-sama. Imam Malik menyamakan hukum karena bergandengan dengan yang lain, contoh   tidak mewajibkan zakat pada kuda karena ada ayat “dan kuda dan bighal dan keledai”

Contoh Dalatul Iqtiran  : Firman Allah Surat Al Baqarah ayat 196  “Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah”

1.      Kedudukan Dalalatul Iqtiran sebagai sumber hukum.

Para ulama berbeda pendapat mengenai dalalatul iqtiran sebagai sumberhukum.

1.      Sejumlah  ulama berpendapat bahwa dalalatul iqtiran tidak dapat dijadikan hujjah dengan alasan “Sesungguhnya bersama-sama dalam suatu himpunan tidak mesti bersamaan dalam hukum”

2.      Sebagian ulama yang lain dari golongan Hanafiyah, Malikiyyah, dan Syafi’iyah mengatakan bahwa Dalalatul Iqtiran dapat dijadikan hujjah dengan alasan : Sesungguhnya µathaf itu menghendaki musyarakat